Pemerintah Indonesia memperkenalkan kredit karbon yang berfokus pada hutan tropis dalam Forum Bisnis tentang Perdagangan Karbon Hutan yang berlangsung di Paviliun Indonesia, World Expo 2025 Osaka, pada hari Jumat (9/5/2025). Salah satu sesi kunci dalam forum ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pelaku usaha Indonesia dan mitra dari Jepang, yang mencakup proyek-proyek berbasis solusi alam serta perlindungan keanekaragaman hayati. Forum bisnis ini merupakan hasil kolaborasi antara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), serta dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta, baik dari Indonesia maupun Jepang. Dalam forum tersebut, Indonesia mempresentasikan program unggulan Food and Land Use Coalition (FOLU) Net Sink 2030 yang bertujuan menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai penyerap emisi bersih pada tahun 2030. Ketua Umum APHI, Indroyono Soesilo, menyatakan bahwa program ini menjadi kerangka utama bagi Indonesia dalam memenuhi komitmen iklim dan mendorong terbentuknya pasar karbon internasional yang kredibel dan berkelanjutan. "Peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) menandai awal baru dalam transformasi ekonomi hijau nasional. Indonesia tidak hanya melindungi hutannya, tetapi juga mengubah perlindungan tersebut menjadi aset global," ujarnya dalam pernyataan resmi.
Forum ini membahas pelaksanaan Mutual Recognition Arrangement (MRA) antara Indonesia dan Jepang yang memungkinkan pengakuan sertifikasi karbon secara lintas negara. "Ini merupakan peluang besar bagi proyek-proyek karbon berbasis alam seperti restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove untuk menarik minat investor Jepang," ungkap Penasihat FOLU Net Sink 2030 Agus Justianto. "Kerjasama ini bukan hanya sekadar mekanisme teknis, tetapi juga merupakan wujud nyata dari kepercayaan dan kepemimpinan bersama dalam agenda perubahan iklim global. Kami mengundang dunia, khususnya Jepang, untuk berinvestasi dalam solusi iklim yang berbasis hutan tropis Indonesia," tambahnya. Indonesia juga menekankan potensi besar ekosistem mangrove dalam menyerap karbon, yang lima kali lebih efektif dibandingkan ekosistem daratan. Dengan regulasi yang semakin ketat, infrastruktur pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang lebih transparan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah, Indonesia siap menjadi penyedia utama kredit karbon berbasis hutan tropis di dunia. "Forum bisnis ini menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan baru menuju ekonomi rendah karbon yang inklusif dan adil," kata Direktur Paviliun Indonesia Didik Darmanto.