Menteri KKP Menekankan Pentingnya Ekonomi Biru Dalam Mendukung Ketahanan Pangan

 Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya pelaksanaan program ekonomi biru untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan serta ketahanan pangan di tingkat nasional.

"Saya merekomendasikan agar kurikulum di Universitas Hasanuddin memberikan perhatian khusus pada ilmu pengetahuan, penelitian, inovasi, dan teknologi yang mendukung kebijakan Ekonomi Biru, karena inilah yang akan menjadi masa depan bangsa Indonesia," ujarnya saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Unhas, Makassar, Sulawesi Selatan, pada hari Kamis.

Dalam kuliah umum yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa dengan tema "Implementasi Kebijakan Ekonomi Biru, Mewujudkan Keberlanjutan dan Kesejahteraan Bersama," ia menjelaskan bahwa penguatan ketahanan pangan sangatlah krusial.

Ketahanan pangan, menurutnya, berasal dari tiga komponen utama yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Ia menambahkan bahwa salah satu sumber protein yang signifikan adalah produk perikanan. Berdasarkan data perdagangan yang menunjukkan surplus, produk perikanan dianggap sebagai salah satu sumber ketahanan pangan yang paling kuat.

 Penelitian perlu dilakukan, karena laut kita dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pangan yang dihadapi dunia saat ini, ungkapnya kepada mahasiswa di Baruga Prof Dr H Baharuddin Lopa Fakultas Hukum Unhas.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi dan menghadapi tantangan yang ada, Trenggono menekankan pentingnya kesadaran akan perlunya menempatkan ekologi sebagai prioritas, yang kini menjadi fokus KKP dalam menerapkan lima kebijakan ekonomi biru.

Kebijakan tersebut mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan yang terukur berdasarkan kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, serta pengelolaan dan pengawasan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penanganan sampah plastik di laut menjadi salah satu fokus melalui partisipasi nelayan dalam program Bulan Cinta Laut (BCL), ungkap alumnus Institut Teknologi Bandung tahun 1986 tersebut. 

Menteri Trenggono menjelaskan bahwa laut menyimpan berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga lebih ramah lingkungan.

Menurut data dari Skyquest (2023), kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam penyediaan sumber pangan diperkirakan akan semakin meningkat. Nilai pasar perikanan global diprediksi akan terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 6,52 persen, dari USD 269,3 miliar pada tahun 2023 menjadi USD 419,09 miliar pada tahun 2030.

"Sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki kekayaan sumber daya laut dan perikanan yang sangat melimpah, Indonesia harus menjadikan laut sebagai prioritas utama dan pusat pembangunan nasional untuk mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045," ujarnya.

Di balik harapan besar terhadap laut sebagai penopang sektor pangan, saat ini laut menghadapi berbagai tantangan. Tekanan dari aktivitas manusia semakin meningkat, perubahan iklim, penangkapan ikan ilegal (IUU fishing) dan penangkapan ikan berlebihan (overfishing) semakin marak, serta polusi laut akibat sampah plastik mengancam keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.

Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin Jompa, menyatakan bahwa mahasiswa Unhas sangat antusias mengikuti kuliah umum tersebut. Tercatat 700 orang mendaftar, namun kapasitas baruga hanya dapat menampung 400 orang, sehingga sisanya mengikuti melalui live streaming di Youtube.

Sehubungan dengan kebijakan ekonomi biru, Jamaluddin memberikan dukungan karena sejalan dengan visi Unhas 2045 yang berfokus pada potensi maritim Indonesia. Unhas siap untuk berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendukung kebijakan tersebut.

"Kebijakan ekonomi biru yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan sains, seperti penangkapan ikan yang terukur, harus dilaksanakan, karena ukuran tersebut sangat krusial," tambahnya.

Setelah kuliah umum tersebut, dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau MoU antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, serta Fakultas Ilmu Budaya Unhas mengenai Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pendataan, Kajian, dan Publikasi.

Baca Juga: Mengungkap Besaran Subsidi Demi Pertalite Rp 10.000 Per Liter

---

Tag Kebijakan Ekonomi Biru Menteri KKP Program Bulan Cinta Laut Sakti Wahyu Trenggono