Memasuki Tahun 2025, Kementerian Pertahanan Dan BPOM Berkolaborasi Untuk Merealisasikan Program Unggulan Yang Diusung Oleh Presiden

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengadakan pertemuan dengan Kementerian Pertahanan pada hari Kamis untuk membahas penguatan kolaborasi dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia serta dukungan BPOM terhadap kemandirian obat sebagai bagian dari upaya pertahanan nasional.

Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa pengawasan yang efektif dapat memperkuat ketahanan nasional dengan melindungi kesehatan masyarakat, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kemandirian ekonomi, termasuk melalui dukungan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“BPOM memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung ketahanan nasional, khususnya di sektor obat dan pangan, yang merupakan kebutuhan dasar setiap individu dan berdampak pada ketahanan nasional,” ungkap Taruna.

Taruna juga menjelaskan mengenai signifikansi peran BPOM dalam mendukung Astacita, terutama pada poin kedua, ketiga, keempat, dan ketujuh, untuk melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi.

Ia menambahkan bahwa pertemuan ini mencerminkan komitmen BPOM dan Kementerian Pertahanan dalam meningkatkan kemandirian obat dan pangan sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional. Ia mencatat bahwa saat ini, sekitar 90 persen bahan obat di Indonesia sangat bergantung pada impor dari negara-negara seperti China, Jerman, India, dan Amerika Serikat.

Kita seharusnya tidak lagi mengandalkan negara lain. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan produksi bahan obat di dalam negeri, ungkap Taruna.

Pengembangan pengobatan tradisional juga menjadi fokus perhatian BPOM dan Kementerian Pertahanan, sehingga keduanya sepakat untuk mendorong penggunaan pengobatan herbal di Indonesia. Bahkan, Rumah Sakit Jenderal Soedirman yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan telah menyediakan layanan khusus untuk pengobatan tradisional atau herbal.

"Jumlah obat tradisional di Indonesia mencapai 17.200, namun sayangnya hanya 97 di antaranya yang memenuhi standar," tambahnya.

Kedua instansi tersebut juga menjajaki kemungkinan kerja sama dalam produksi dan pengelolaan obat nasional dengan membentuk perusahaan farmasi. Selama ini, Kementerian Pertahanan memiliki unit farmasi yang dikelola oleh TNI dan kepolisian.

Dalam pernyataan yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana untuk mengintegrasikan unit-unit tersebut guna pengembangan kefarmasian melalui Universitas Pertahanan.

Sjafrie mendorong pengembangan program kemandirian obat yang mendukung kebutuhan pertahanan nasional di ketiga matra, termasuk optimalisasi laboratorium yang dimiliki oleh TNI. Sebagai langkah lanjutan, ia juga menginstruksikan pembentukan tim kecil untuk mengoordinasikan langkah-langkah strategis yang akan diambil antara Kementerian Pertahanan dan BPOM.

Ia memberikan penghargaan atas kontribusi BPOM terhadap program nasional, termasuk dukungannya terhadap Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang merupakan lulusan Universitas Pertahanan.

"Para sarjana ini akan berperan sebagai supervisor lapangan untuk mendukung pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Siang Bergizi Gratis," kata Sjafrie.

Selain itu, Kementerian Pertahanan juga mendukung upaya BPOM untuk menjadi lembaga global yang terdaftar dalam WHO Listed Authority (WLA).

Baca Juga: Kajian Mendalam Jadi Dasar Penataan Simpang GDC Depok Dengan Dana Rp 4,5 M

---

Tag BPOM Kementerian Pertahanan Program Unggulan