OECD Menyoroti Danantara, Mendorong Transparansi Dan Percepatan Penyaluran

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menekankan pembentukan dana kekayaan negara (Sovereign Wealth Fund) baru yang dikenal sebagai Danantara, yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam laporan berjudul OECD Economic Outlook Edisi Juni 2025, lembaga tersebut mengevaluasi arah kebijakan fiskal Indonesia pada tahun 2025, namun dinyatakan netral, karena sebagian besar dana yang dialokasikan untuk Danantara belum secara langsung diinvestasikan dalam bentuk investasi publik pada tahun yang sama.

OECD merekomendasikan percepatan penyaluran dana dari Danantara dalam jangka pendek dengan tetap menjunjung transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Mempercepat pencairan dana dari dana kekayaan negara baru dalam jangka pendek sambil memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya akan mendukung pertumbuhan pada 2025, yang tampaknya tepat di tengah ketidakpastian yang meningkat tentang prospek pertumbuhan," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Selasa (3/6).

Di sisi lain, OECD memperkirakan defisit anggaran pemerintah akan meningkat dari 2,3% terhadap PDB pada 2024 menjadi 2,8% pada 2025.

Kenaikan ini dipicu oleh ekspansi program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah dan ibu hamil, pembentukan Danantara, serta hilangnya penerimaan negara akibat diskon tarif listrik pada awal 2025.

Total tekanan anggaran dari kebijakan ini diperkirakan mencapai sekitar 1,6% dari PDB. Kendati begitu, pemerintah melakukan efisiensi belanja secara menyeluruh sebesar 1,3% dari PDB untuk menjaga defisit tetap di bawah batas hukum sebesar 3% dari PDB.

Tag: Danantara Presiden Prabowo Subianto Sovereign Wealth Fund